Krisis Hutang di Eropa

        Pada awalnya, di dunia, khususnya Eropa sering kali terjadi peperangan. Dimana akibat dari terjadinya peperangan tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi berupa bisnis jual beli menjadi tidak begitu lancar dikarenakan negara-negara di Eropa sendiri tidak mau saling bekerjasama satu dengan yang lainnya dengan adanya trade barriers. Penyebab dari sulitnya kerjasama antara negara-negara di Eropa disebabkan karena negara-negara di Eropa memiliki mata uang yang berbeda-beda (difference currencies) sehingga menyulitkan negara-negara di Eropa untuk melakukan bisnis. Penyebab yang kedua, adanya tarif(tariff) yang tinggi yang ditetapkan oleh setiap negara di Eropa dalam melakukan kegiatan jual beli. Jadi, dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang, tiap negara yang akan melakukan jual beli harus membayar biaya untuk menukarkan mata uang (fees exchange currencies) serta tarif yang dikenakan oleh negara tersebut.

      Terjadinya perang dunia kedua mengakibatkan Eropa menjadi hancur. Untuk membangun kembali dibutuhkan suatu kegiatan perdagangan yang lebih intens antara negara-negara di Eropa. Oleh karena itu negara negara di kawasan Eropa mulai mencoba untuk bekerjasama dengan menghancurkan trade barriers sehingga tarif ekspor-impor menurun. Kebijakan ini memunculkan ide untuk menyatukan Eropa agar tidak terjadi peperangan di masa yang akan datang. Maka dibentuklah Uni-Eropa. Dengan adanya Uni-Eropa, hilanglah trade barriers diantara negara-negara di Eropa sehingga biaya bisnis atau perdagangan menjadi lebih murah. Namun, Uni-Eropa masih memiliki satu hambatan besar dalam kegiatan ekonominya, yakni nilai mata uang yang berbeda di setiap negara. Untuk menjawab masalah ini dikeluarkanlah mata uang Euro pada tanggal 1 Januari 1999 yang diberlakukan di negara kawasan Uni Eropa. Penyatuan nilai mata uang di Eropa diikuti dengan penyatuan kebijakan moneter (monetary policy) yang dilaksanakan oleh European Central Bank atau ECB. Walaupun telah menyatukan kebijakan moneter, tiap negara Uni-Eropa tetap memiliki kebijakan fiskal(fiscal policy) yang berbeda. Kebijakan moneter mengatur mengenai suplai uang dan menentukan suku bunga pinjaman. Sedangkan kebijakan fiskal mengontrol banyaknya pajak yang ditarik dalam suatu negara serta seberapa banyak pengeluarannya. Apabila penerimaan kurang, negara melakukan pengeluaran menggunakan utang (deficit spending).

           Sebelum masuk Eurozone, beberapa negara di Eropa, dikenai suku bunga(interest rate) yang cukup tinggi sehingga mereka meminjam uang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Setelah masuk ke eurozone, mereka dikenai suku bunga yang rendah sehingga mereka dapat meminjam uang lebih banyak. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi beberapa negara kecil di Eropa seperti Yunani. Dengan masuknya Yunani dalam Uni-Eropa, ia memiliki ikatan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat seperti Jerman dan Prancis sehingga IMF atau Lembaga pemberi pinjaman lain bersedia memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah, yang sebelumnya 18% menjadi 3%.  Namun sayangnya, Yunani tak dapat mengontrol keringanan ini dan terus melakukan hutang dalam jumlah besar yang pada akhirnya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang kurang produktif. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kebijakan fiskal dalam negara tersebut  dimana sebagian besar pendapatan negara berasal dari hutang.

Terjadinya kegagalan kredit perumahan di AS yang menyebabkan resesi internasional pada 2008, berdampak pada kemacetan kredit di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa. Beberapa negara kecil di kawasan eropa telah terbiasa dengan spending spree dimana mereka meminjam uang lebih banyak dari yang mereka mampu bayarkan. Ketika resesi internasional melanda Eropa, negara-negara kecil ini sudah kehabisan uang karena mereka tak dapat lagi melakukan kredit atau pinjaman uang untuk membiayai pengeluaran mereka. Disisi lain, mereka juga harus mencicil pembayaran hutang mereka yang terdahulu. Jika hutang-hutang tersebut tak segera dibayarkan, maka akan menambah penderitaan bagi negara-negara tersebut. Satu-satunya negara yang dapat diandalkan untuk membantu negara-negara kecil tersebut melunasi hutang-hutangnya di tengah krisis yang melanda ialah negara dengan perekonomian terbesar dan terkuat di Eropa, Jerman.

Jerman sebenarnya ragu untuk mem-bailout atau memberi jaminan terhadap negara-negara yang notabene ‘kawan’ satu organisasinya tersebut. Untuk menjamin agar tak lagi terjadi penumpukan hutang setelah di bailout, maka Jerman memberikan tawaran bahwa ia bersedia mem-bailout negara-negara terhutang tersebut hanya jika mereka mau menerapkan austerity measures. Austerity measures merupakan suatu upaya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, mengurangi penerimaan hutang, dan meningkatkan pengeluaran untuk pembiayaan hutang. Kebijakan ini mungkin terdengar sederhana bagi Jerman, namun tidak bagi negara-negara yang harus melakukannya. Bagi negara-negara terhutang tersebut, pemangkasan pengeluaran pemerintah yang diperparah dengan pengurangan penerimaan hutang, dapat membatasi pelayanan fasilitas public  dan mengurangi pendapatan rakyatnya hingga memaksa dilakukannya PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan. Hal ini dapat memicu terjadinya kerusuhan dan pemberontakan dalam negara tersebut. Selain itu, dengan berkurangnya pendapatan rakyat, maka penerimaan pajak pun juga makin berkurang dan akan semakin sulit bagi mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka.

Perbedaan pandangan mengenai austerity measures ini juga dipicu oleh perbedaan kebudayaan diantara beberapa negara di kawasan Uni-Eropa. Meskipun uni-Eropa merupakan persekutuan negara-negara yang berada dalam satu wilayah, nyatanya beberapa negara dalam persekutuan tersebut memiliki perbedaan kebudayaan yang cukup kontras. Jerman dan Yunani misalnya. Rakyat dan pemerintahan Jerman dikenal sangat bertanggungjawab secara finansial, mereka senantiasa berhati-hati dalam hal pengeluaran dan pengelolaan hutang. Selain pekerja keras, rakyat Jerman juga rajin membayar pajak. Lain halnya dengan Yunani. Rakyat Yunani dikenal sangat dimanjakan oleh berbagai keringanan dan subsidi yang diberikan oleh negaranya. Usia pensiun di Yunani jauh lebih muda daripada mereka yang berada di Jerman dan uang pensiunan yang lebih tinggi daripada Jerman. Walaupun begitu, rakyat Yunani masih enggan untuk membayar pajak, termasuk mereka yang berada dalam jajaran orang-orang kaya di Yunani. Selain itu, pemerintahan Yunani tak dapat mengontrol pengeluaran dan hutang negara tersebut hingga terjadi penumpukan hutang hingga 170% dari GDP yang mereka sendiri tak tahu bagaimana cara membayarnya. Jika negara-negara terhutang ini tak segera dibantu dan dicarikan penyelesaiannya, maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi kebangkrutan. Masalahnya, negara-negara dalam Uni-Eropa saling terikat dalam satu sistem moneter. Sehingga jika salah satu negara di Uni-Eropa mengalami kebangkrutan, maka hal tersebut juga akan mengakibatkan kebangkrutan negara-negara lainnya dalam Uni-Eropa bahkan berdampak pula bagi seluruh negara di dunia. Hal inilah yang disebut dengan chain reaction of default atau reaksi kebangkrutan berantai.

Meskipun negara-negara terhutang tersebut berhasil menerapkan austerity measures, tak ada yang menjamin bahwa krisis hutang ini tak akan lagi terjadi di Eurozone. Untuk menjawab permasalahan ini, terdapat dua opsi solusi. Yang pertama, fiscal union. Yakni upaya untuk mendirikan suatu Lembaga atau organisasi yang dapat disetarakan dengan monetary union yang telah dibentuk sebelumnya (yakni European Central Bank). Fiscal union ini dimaksudkan agar terdapat satu lembaga atau organisasi yang menjadi suatu kekuatan yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan fiscal di seluruh negara Uni-Eropa. Sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran maupun menaikkan tarif pajak  untuk mencegah kelebihan hutang dan pengeluaran dalam suatu negara. Namun, jika fiscal union ini dilaksanakan, artinya negara-negera Eurozone ini bersedia untuk menyerahkan kedaulatan mereka dalam mengatur keuangan negaranya pada satu kekuatan tersebut. Namun jika tidak dilakukan, krisis hutang akan terjadi lagi, atau, opsi kedua, mereka dapat membubarkan monetary union yang berarti tak ada lagi mata uang Euro dan tak ada lagi Eurozone. Kita doakan saja semoga Uni-Eropa dapat menemukan pemecahan masalah terbaik bagi para anggotanya.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=52_wAgLurH4&t=550s